SANUKA – Leisure Management

By Jeffrey Wibisono V.

DPD ASITA Bali menyelenggarakan sosialisasi Perda Bali No. 1 Tahun 2010 tentang UJPW yang disahkan pada 27 April 2010 lalu.  Perda ini masih sejalan dengan kaidah KepMen Parpostel No 10 tentang Pariwisata dan Kepastian Hukum; yang didalamnya mengharuskan setiap usaha mendaftarkan usahanya sedangkan detail sanksi hukum diterapkan melalui Peraturan Daerah.

Sosialisasi ini bertempat di Hotel Mercure Sanur, dihadiri oleh 183 anggota ASITA Bali, asosiasi pariwisata dan dinas pemerintahan terkait. Tiga (3) narasumber didampingi seorang moderator memaparkan secara teknis pemberlakuan Perda Bali No. 1 Tahun 2010 ini dengan batas waktu masing masing 15 menit. Mereka adalah wakil dari Kadisparda Bali, Kepala Biro Hukum Pemprov Bali dan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).

Pada intinya Pemprov Bali dan Asita berharap Bali dengan pariwisata unggulannya yaitu pariwisata budaya menjadi bersih dari usaha usaha tak beretika dan illegal. Dengan demikian UJPW sanggup memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan untuk mencapai ke tingkat rasa aman dan nyaman dengan adanya payung berkekuatan hukum dengan segala ketegasan konsekuensi sebagai badan hukum.

Di Bali saat ini beroperasi 347 Biro Perjalanan Wisata (BPW) anggota Asita dan sebanyak 147 perusahaan berijin BPW bukan anggota Asita Bali serta ratusan usaha tanpa perijinan yang jelas. Dengan diberlakukannya Perda Bali No. 1 Tahun 2010 tentang UJPW, maka BPW dari luar daerah Bali ataupun dari luar negeri yang akan menyelenggarakan kegiatan di Bali wajib tunduk pada ketentuan Perda UJPW dengan ancaman sanksi administrative berupa peringatan sampai penghentian kegiatan.

Selain hal tersebut, anggota Asita maupun masyarakat usaha juga perlu memahami hal-hal antara lain kewajiban melaporkan kegiatan usaha setiap 6 bulan, mangkir 4 kali laporan secara berturut-turut akan mendapatkan sanksi pencabutan tanda daftar usaha (TDU). Kewajiban mempergunakan atau bekerjasama dengan komponen usaha jasa pariwisata yang memiliki ijin atau sudah terdaftar sesuai UU No. 10 tahun 2009; termasuk didalamnya menggunakan jasa pramuwisata, transportaasi, akomodasi, atraksi wisata dan unit jasa pendukung lainnya. Pengusaha juga harus paham hal sanksi jika dilakukan pelanggaran.

Melalui sosialisasi Perda UJPW ini, anggota Asita juga diharapkan dapat memahami dengan baik persoalan larangan memindah-tangankan TDU tanpa ijin Gubernur. Termasuk didalamnya hal membebankan biaya tour kepada pramuwisata, dengan sanksi pencabutan TDU, penutupan tempat usaha dan sanksi pidana. Menyampaikan laporan dan informasi kepada dinas pariwisata (secara langsung atau melalui Asita) perihal BPW yang beroperasi tanda memiliki TDU.

Bagi usaha pariwisata lainnya diluar BPW, selayaknya memahami bahwa perorangan atu badan usaha termasuk hotel dan villa yang tidak memiliki tanda daftar usaha atau tidak terdaftar sebagai UJPW dilarang melakukan kegiatan UJPW baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui internet. Jika dilakukan tanpa mengindahkan Perda UJPW ini, perusahaan bersangkutan dikenakan sanksi hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan dan/atau denda sekurang-kurangnya 30 juta rupiah dan sebanyak-banyaknya 50 juta rupiah.

Berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipaparkan dalam pasal per pasal Perda No. 1 tahun 2010 tentang UJPW ini,
tegasnya hotel dan villa tidak diperbolehkan membuat kontrak dengan BPW yang tidak memiliki TDU. Demikian pula tidak diperbolehkan membuat kontrak dengan BPW luar daerah maupun luar negeri secara langsung melainkan harus melalui BPW, CBPW dan APW di Bali. Selain itu juga tidak diperbolehkan menawarkan dan/atau menjual jasa kegiatan wisata kepada tamu hotel atau transfer in/out. Resiko terkena sanksi hukum termasuk adalah apabila mengijinkan dan/atau bekerjasama dengan perorangan atau badan usaha dalam menjual jasa kegiatan usaha kepada tamu hotel kecuali badan usaha yang telah memiliki TDU dan telah bergabung dengan asosiasi UJPW yang ada dalam hal ini Asita.

Bagi BPW dalam hal daftar ulang usaha dilakukan setiap 5 tahun, Pada tahap awal pelaksanaan Perda No. 1 tahun 2010 ini pengusaha UJPW diharapkan segera melakukan penyesuaian ijin usahanya ke KPPT selambat-lambatnya tanggal 27 April 2011. Persyaratan untuk perpanjangan/pendaftaran ijin usaha yaitu
•    Surat Rekomendasi Asita,
•    ijin usaha BPW atau ijin usaha tetap dari BKPM,
•    Akte pendirian dan perubahan perubahan  serta SK pengesahan DEPKUMHAM,
•    SITU/HO yang masih berlaku,
•    NPWP
•    Tanda Daftar Perusahaan
•    Struktur Organisasi Perusahaan
•    Daftar Riwayat Hidup Direktur
•    KTP Direktur dan seluruh pemegang saham
•    Alamat lengkap dan denah lokasi kantor
•    Data terkini untuk nomer telepon, facsimile dan email

Kewajiban pengusaha yang juga termaktub dalam Perda No. 1 tahun 2010 ini adalah kewajiban peerusahaan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja tetap dan tenaga kerja lepas yaitu jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pramuwisata selama yang bersangkutan melaksanakan tugasnya yaitu berupa asuransi.